//
you're reading...
Cerita

IRONI NEGARA DEMOKRASI

Barat dan Amerika Serikat adalah negara-negara penganut demokrasi yang selalu mendengungkan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem yang layak bagi dunia. Mereka mengampanyekan demokrasi, freedom dan HAM sebagai pandangan yang layak untuk diterapkan di seluruh Negara di belahan dunia. Dengan biaya yang tidak sedikit mereka terus menjual ide demokrasi, freedom dan HAM agar bisa diterapkan oleh setiap negara, termasuk negara-negara ketiga atau dengan kata lain negeri-negeri yang penduduknya mayoritas kaum muslimin. Kita pun, bangsa Indonesa menerima ide itu dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia.
Dan bagaimanakah harapan masyarakat dunia pada Barat dan Amerika? Tentu saja mereka berharap banyak. Mereka berharap ketika demokrasi diterapkan mereka akan hidup sejahtera, bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas menjalankan agama, dan tidak ada teror yang mengganggu kebebasan hidup mereka. Bagi sebagian orang mungkin hal tersebut bisa mereka dapatkan secara langsung di negeri-negeri pencetus dan penyebar ide domokrasi. Mereka bisa berekspresi sekehendak hati dan keinginannya sendiri. Mereka juga bebas memilih agama dan menjalankan agama yang diyakininya itu. Mereka juga bebas mengeluarkan pendapatnya. Dan hal itu mereka lakukan dengan aman karena mereka telah dilindungi oleh pemerintah yang menerapkan demokrasi. Mereka mendapatkan keamanan karena mereka dijamin oleh demokrasi, freedom, dan HAM.
Namun tidak bagi sebagian yang lain. Mereka tidak merasakan nikmatnya hidup dalam negara demokrasi. Mereka merasa terkekang. Ini bukan rekayasa. Inilah fakta yang terjadi di negeri-negeri mercusuar demokrasi. Negara-negara Eropa, juga termasuk Amerika Serikat telah melakukan diskriminasi terhadap kaum muslimin yang berlansung sudah cukup lama. Bentuk diskriminasi tersebut, setidaknya bisa terlihat dalam tiga bentuk. Pertama, pelarangan cadar/hijab/burqa. Pelarangan ini terjadi di Prancis. Di Prancis pelarangan cadar/hijab/burqa tinggal selangkah lagi. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadikan penggunaan cadar (penutup wajah) di tempat umum sebagai sebuah pelanggaran, dengan ancaman denda sebesar 750 Euro, atau sekitar Rp 9 Juta (Kantor Berita HT, 9/1/10).
Di media lain diberitakan, warga muslimah Prancis yang bercadar banyak yang mengeluh atas tekanan pemerintah yang terus-menerus dilakukan kepada mereka. Mereka merasa keberadaaan mereka sebagai warga negara tidak diakui dan cenderung dilecehkan (Eramuslim, 15/7/09). Sebelum Prancis, Jerman ’lebih maju’ lagi. Tahun 2007, pengadilan administratif Jerman mengesahkan larangan mengenakan jilbab di wilayah North Rhibe-Westphalia. Sebelumnya, pengadilan yang sama juga memutuskan untuk mendukung larangan berjilbab. Dari 16 negara bagian di Jerman, 8 negara bagian menyatakan melarang jilbab (Eramuslim, 15/8/07). Pada tahun 2007 pula, pemerintah Kanada mengajukan proposal undang-undang berisi larangan muslimah mencoblos dalam bilik suara pemilu jika mengenakan cadar/burqa (Eramuslim, 29/10/07).
Pemerintah Denmark baru-baru ini juga telah memutuskan membentuk sebuah komite untuk mengkaji fenomena cadar/burqa setelah adanya tuntutan dari kelompok konservatif di pemerintah Denmark yang mendesak adanya pelarangan penuh bagi muslimah yang mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuh di tempat umum (Eramuslim, 19/1/10). Di belanda, tahun 2008 lalu, kementrian pendidikan Belanda pun mengajukan usulan kepada parlemen agar memberlakukan larangan total terhadap cadaar/burqa, baik di dalam maupun di luar sekolah. Pemerintah Belanda sendiri telah menyiapkan aturan berbusana di Negeri Kincir Angin itu dan akan melarang cadar di seluruh kantor kementriannya (Eramuslim, 9/9/08).
Bentuk diskriminasi kedua, pelarangan menara masjid. Lebih dari 57 % pemilih Swiss beberapa waktu lalau (29/11) telah menyetujui adanya pelarangan pembangunan menara masjid. Swiss People’s Party (SVP), partai terbesar di Swiss, telah memaksa rakyat Swiss untuk melakukan referendum (pemungutan suara). Menjelang referendum, sebuah masjid di Jenewa untuk ketiga kalinya dirusak selama kampanye anti-menara masjid, seperti dilaoprkan media setempat Sabtu lalu (Eramuslim, 13/11/09). Seperti belum puas, Partai Rakyat Swiss (SVP) juga sedang menyiapkan kampanye-kampanye baru untuk membatasi ruang gerak kaum Muslim di negeri itu. Sejumlah tokoh SVP mengatakan bahwa mereka juga akan mendorong diberlakukannya larangan burqa, jilbab, sunat bagi perempuan dan melarang adanya dispensasi bagi muslimah dalam pelajaran berenang. Larangan pembangunan menara masjid di Swiss telah bergema di seluruh Eropa, dengan adanya seruan di Belanda, Belgia dan Italia untuk melakukan referendum yang sama untuk melarang simbol-simbol Islam. Di Belgia kelompok sayap kanan Vlaams Belang mengatakan akan menyerahkan keputusan kepada DPRD Flemish untuk melarang menara-menara di negeri itu. Di Italia Liga Utara yang anti-imigran juga menyerukan larangan yang sama (Eramuslim, 1/12/09).
Diskriminasi yang ketiga, penggeledahan warga muslim. Muslim selalu diidentikkan dengan teroris dan berlaku anarkis. Setelah serangan bom bunuh diri di Yaman yang menewaskan sejumlah anggota badan intelijen Amerika Serikat (AS), AS kembali bersikap paranoid. Kini penumpang pesawat terbang yang berasal dari 14 negara yang diduga ’sumber teroris’ bakal diperiksa lebih ketat dari penumpang pesawat lainnya. Prosedur yang mulai berlaku efektif pada senin (4/1) ini juga disebabkan oleh adanya percobaan peledakan pada Hari Raya Natal lalu. Saat itu, seorang pria Nigeria bernama Abdul Mutallab yang mengaku anggota kelompok Al-Qaeda berusaha meledakkan pesawat AS yang tengah menuju Detroid. Dampaknya, penumpang yang berasal dari negara yang dianggap oleh AS sebagai ’sponsor terorisme’ seperti Iran, Sudan, Suriah, Afghanistan, Algeria, Irak, Libanon, Libia, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, Somalia, dan Yaman bakal menjalani proses pemindaian yang ekstraketat. Hampir semua negara yang dicurigai itu merupakan negara muslim. Para penumpang tersebut akan digeledah, tas mereka diperiksa dan tubuh mereka dipindai untuk mendeteksi adanya bahan yang mungkin dapat menjadi bahan peledak (Media Indonesia, 4/1/2010)
Front kedua penasehat anti-terorisme Obama, Jhon Brennan, memperingatkan, ”Saya bukan ingin mengatakan bahwa AS membuka front kedua. Ini adalah tindak lanjut dari upaya yang tengah berjalan sejak dimulainya pemerintahan Obama,” Ujar Brennan (Koran Jakarta 5/1/2010). Bandara Heathrow di London, Inggris, juga memberlakukan pemeriksaan penumpang yang meliputi skrining seluruh badan sebelum penumpang naik ke atas pesawat. Selain AS, dan Inggris, Belanda sudah lebih dulu menggunakan alat semacam ”scanner” yang digunakan untuk memeriksa tubuh manusia bagi para penumpang dari Bandara Schipol, Amsterdam yang menuju AS (Eramuslim, 4/1/10).
Penerapan demokrasi di negara kita pun masih terlihat ironis, tidak sinkron antara das sein dengan das solennya. Pun dengan negeri-negeri kaum muslim lain yang ikut-ikutan menerapkan ide demokrasi seperti di Turki yang mempermasalahkan kerudung digunakan di Parlemen. Padahal menggunakan kerudung adalah hak seseorang yang seharusnya dilindung oleh demikrasi dan HAM. Hak menggunakan kerudung seharusnya mendapatkan porsi kebebasan yang sama dengan menggunakan pakaian-pakaian lain seperti pakaian ketat atau pakaian renang. Terlebih lagi dalam sudut pandang Islam, menggunakan kerudung/hijab/jilbab adalah suatu kewajiban seperti wajibnya menunaikan shalat. Namun mengapa dalam iklim demokrasi kebebasan itu tidak mendapatkan porsi yang sama? Kebebasan yang terjadi malah serasa tidak adil.
Dahulu, di era orde baru, di negara kita pun pernah terjadi pelarangan mengenakan jilbab dan kerudung pernah terjadi. Ini sebuah ironi mengapa mesti ada pelarangan, toh penduduk Indonesia mayoritas muslim. Jadi wajar jika jilbab merebak di mana-mana karena jilbab adalah salah satu simbol dan syiar Islam dan memang diperintahkan dalam ajaran (syariat) Islam. Kemudian di sisi lain, pelarangan seperti itu sama saja dengan mencederai demokrasi yang memang sudah diresmikan penerapannya oleh negara. Apa artinya kampenye demokrasi yang didengung-dengungkan selama ini? Dalam kampanye-kampanye sering diteriakkan bahwa kita harus menjunjung tinggi demokrasi, namun kenyataanya dalam prakteknya, ajaran demokrasi yang berisi kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan kepemilikan dan kebebasan-kebebasan lain malah diinjak-injak.
Pelarangan menara masjid pun membuktikan bahwa negara-negara kampiun demokrasi sendiri telah mengkhinati demokrasi yang mereka gembor-gemborkan. Hal itu juga menunjukkan betapa demokrasi yang mereka terapkan sangat tidak adil. Jika memang mereka menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi, mengapa kebebasan kaum muslimin untuk mengekspersikan simbol kemuslimannya dilarang? Menara masjid adalah simbol keyakinan mereka yang seharusnya keberadaannya harus mereka hormati dan mereka lindungi atas nama demokrasi dan hak asasi. Kemudian jika memang semua pelarangan itu diberlakukan karena alasan simbol-simbol Islam, mengapa simbol-simbol dari keyakinan lain tidak dilarang? Sekali lagi pelarangan demi pelarangan menunjukkan ketidakadilan demokrasi.
Itulah fakta sekaligus realita negeri-negeri demokrasi. Diskriminasi yang dilakukan oleh Barat sebetulnya telah menodai demokrasi yang selama ini mereka anut. Mereka seharusnya malu atas kampanye-kampanye demokrasi yang telah mereka lakukan ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Kampanye-kampanye yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kenyataan. Realitanya, mereka tidak menerapkan ajaran demokrasi yang dalam ajarannya adalah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut dan menjalankan agama yang diyakininya. Jika kita perhatikan mereka ternyata tidak konsisten dalam menerapkan demokrasi. Faktanya demokrasi telah diinjak-injak di setiap negara, bahkan dinistakan oleh negara-negara penjual ide demokrasi itu sendiri.
Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang ikut mendukung demokrasi—sesudah melihat keironisan dan ketidakajegan penerapan demokrasi di Barat—sebaiknya menimbang ulang. selayaknya kita mengkaji ulang apakah memang benar demokrasi itu adalah ide yang sempurna untuk tatanan kehidupan ke depan nanti? Apakah memang demokrasi tidak menjadi harga mati untuk bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia? Dan jika memang ada ide lain yang lebih layak untuk menggantikan ide demokrasi, kenapa tidak kita berusaha terbuka untuk mengkaji dan membandingkannya dengan demokrasi. Kemudian kita uji ide manakah yang lebih layak diterapkan. Marilah kita cari ide itu, ide yang lebih manusiawi daripada demokrasi.

About JAHAR

Reunited World Muslim

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MY FB

Arsip

MY TWEET

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

November 2011
S S R K J S M
    Des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930